SURABAYA – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, seperti Bali dan Kalimantan, menjadi catatan penting di tengah klaim ketersediaan stok nasional yang aman untuk 18–21 hari ke depan. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya perbaikan sistem distribusi dan tata kelola energi nasional.
Dosen Program Global Logistics and Supply Chain Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra (UK Petra), I Gede Agus Widyadana, S.T., M.Eng., Ph.D., mengatakan gangguan pasokan lokal dapat terjadi akibat keterlambatan pengiriman dan kurangnya kelincahan rantai distribusi regional.
Menurutnya, ketersediaan BBM bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Penentuan persediaan minimum juga perlu mempertimbangkan perubahan waktu pengiriman (lead time) dan fluktuasi permintaan agar tidak terjadi kekosongan stok (stockout) yang memicu pembelian berlebihan (panic buying).
Gede menambahkan, peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi turut memengaruhi kebutuhan persediaan di setiap daerah. Data BPH Migas mencatat konsumsi Pertalite melonjak 12,92 persen pada Juli 2026, yang dikaitkan dengan kenaikan harga Pertamax. Perubahan pola permintaan tersebut perlu diantisipasi untuk mencegah ketidakseimbangan pasokan.
Untuk mencegah gangguan serupa, Gede mendorong pemerintah dan Pertamina mengintegrasikan teknologi pemantauan persediaan secara real-time dari hulu hingga SPBU melalui Internet of Things (IoT). Selain itu, kapasitas terminal perlu dievaluasi, armada transportasi dibuat lebih fleksibel, serta protokol darurat diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga yang cepat dan akuntabel.
Akademisi yang telah mengajar selama 30 tahun itu menilai hambatan penanganan krisis tidak selalu terletak pada teknologi, tetapi juga pada fleksibilitas aturan. Tata kelola yang baik, menurutnya, harus tetap memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk merespons perubahan kondisi lapangan secara cepat.
Ia menegaskan, ketahanan energi nasional tidak cukup diukur dari jumlah stok yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan mengolah data menjadi informasi akurat untuk mengambil keputusan dan mengalihkan pasokan dalam waktu singkat. Dengan demikian, gangguan distribusi dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kelangkaan yang merugikan masyarakat.
