Pemerintah mendukung percepatan perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta memperkuat ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi. Dukungan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dipimpin Sekretaris Dewan Nasional KEK sekaligus Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Gresik, Jumat (12/6).
Sejak ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang pesat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Hingga Triwulan I 2026, kawasan ini mencatat investasi kumulatif Rp113,4 triliun dan menyerap 45.860 tenaga kerja. Investasi pascapenetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.
Menurut Susiwijono, perluasan kawasan menjadi langkah strategis untuk menampung peluang investasi yang terus meningkat, mendorong industrialisasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan guna mempercepat proses perizinan dan memastikan perluasan KEK Gresik dapat segera terealisasi serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
